Ada yang mengatakan bahwa penegakkan hukum haruslah didahulukan karena dengan begitu masyarakat akan terbiasa untuk mematuhi peraturan dan hukum. Yang lainnya berargumen bahwa tugas para polisi dan aparat penegak hukum banyak sekali sehingga tidak akan bisa hadir ketertiban umum kalau masyarakatnya tidak mau sadar.
Keduanya betul.
Masalah ketertiban umum dan siapa yang bertanggungjawab mirip sekali dengan pertanyaan klasik “Mana yang lebih dulu lahir di dunia, ayam atau telur?” Pertanyaan yang kerap mengundang perdebatan panjang tanpa hasil.
Sebenarnya ada pilihan lain yang lebih masuk akal. Keduanya harus berjalan bersamaan dan berdampingan. Kalau hanya menekankan salah satunya, maka yang namanya ketertiban umum tidak akan pernah terwujud.
1) Wajib seorang penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Polisi atau aparat yang berwenang sudah diberikan gaji dan juga wewenang untuk melakukan itu. Jika tidak dilaksanakan berarti ia hanya makan gaji buta dan efek buruknya, masyarakat jadi menganggap enteng berbagai peraturan.
Peraturan tidak akan pernah tegak dan kalau itu terjadi, tidak ada yang namanya kepatuhan terhadap hukum.
Hal ini tentu akan menggoyahkan sendi kemasyarakatan dan mereka akan jadi terbiasa tidak tertib.
2) Sama wajibnya seorang anggota masyarakat untuk mengikuti aturan hukum yang ada. Ia sejak lahir sudah terikat dengan berbagai tata krama, aturan, dan harus diikutinya sebagai seorang anggota masyarakat.
Hak itu baru terlepas ketika ia meninggal dunia.
Ia juga pastinya sudah mendapatkan pendidikan dan penjelasan tentang apa itu aturan dan hukum serta maknanya dalam kehidupan bermasyarakat. Ia memang memiliki hak tetapi hak itu tidak bisa digunakan tanpa batas karena bisa melanggar hak orang lain.
Hal itu akan rentan menghasilkan kekacauan dan ketidaktertiban. Ketidaktertiban akan membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri di masa yang akan datang. Seperti contoh, ia mungkin suatu waktu akan mengeluh tentang kemacetan yang banyak membuang waktu, tetapi kalau ia tetap parkir mobil sembarangan atau menyetop kendaraan umum seenaknya, sebenarnya ia adalah bagian dari masalah itu sendiri.
Jadi, tidak ada alasan seorang anggota masyarakat untuk tidak mau patuh pada aturan.
Sayangnya, seringkali kedua hal ini diperdebatkan, padahal sebenarnya tidak bisa dipandang demikian. Keduanya harus dilakukan bersamaan untuk menghasilkan ketertiban umum dalam masyarakat.
Tidak bisa dilakukan hanya dari salah satu sisinya.
Kedua pihak, aparat penegak hukum dan anggota masyarakat non penegak hukum harus saling berkontribusi dan mendukung demi tercapainya tujuan bersama. Kalau itu tidak terlaksana, maka akan ada ketimpangan, dan ketimpangan tidak akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Begitu juga dalam hal yang namanya ketertiban umum.
