Sebagai sebuah organisasi RT (Rukun Tetangga) bisa dipastikan membutuhkan dana untuk menggerakkan berbagai aktivitas yang dilakukannya. Salah satu sumber utamanya adalah sumbangan dalam bentuk iuran RT.
Besaran iuran RT itu kerap menjadi masalah yang susah-susah mudah untuk ditetapkan. Salah satu kesulitannya adalah RT sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak memiliki wewenang mutlak untuk menentukan besaran iuran RT. Ketua RT dan tim pengurusnya tidak bisa semena-mena menetapkan besaran iuran yang harus dibayar warga.
Ada beberapa tahap yang harus dilakukan agar iuran RT dapat menggerakkan roda organisasi dan di sisi lain tidak menimbulkan permasalahan di dalam lingkungan.
Tahap-tahap itu adalah
1> Menghitung kebutuhan untuk mengelola
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Ketua RT dan timnya adalah melakukan analisa terkait kebutuhan dana.
Kebutuhan ini mencakup
- biaya pembayaran gaji karyawan, seperti satpam, petugas kebersihan, dan yang lainnya
- biaya iuran RW
- biaya operasional, seperti penerangan jalan umum, pembelian peralatan untuk tim pengurus, dan berbagai hal terkait operasional
- biaya tak terduga, seperti sumbangan bagi warga yang sakit atau meninggal
- gaji RT/Pengurus (bila memang menginginkan)
Kebutuhan setiap RT akan berbeda tergantung dari tujuan dan cara pengelolaan lingkungan yang diinginkan.
2> Membagi beban
Hasil perhitungan kebutuhan keuangan itu kemudian dibagi dengan jumlah warga yang termasuk dalam ke-RT-an.
Sebaiknya jumlahnya sama rata untuk menghindari kesan terjadinya pilih kasih di antara warga. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan memberi beban yang berbeda antara warga yang mampu dan tidak mampu, tetapi tergantung pada kondisi masyarakatnya.
3> Mendapat persetujuan musyawarah warga
Setelah angka iuran RT didapat, pengurus RT tidak diperkenankan langsung mengenakannya kepada warga. Keputusan itu ada di tangan warga dan untuk itu pengurus harus berusaha mendapatkan persetujuan dalam sebuah musyawarah.
Prosesnya tidak berbeda dengan penetapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dimana presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR.
Dalam musyawarah itu, tim pengurus bisa memaparkan perhitungan yang dibuatnya dan menanyakan apakah warga bisa menerima.
Bila warga menerima, maka besaran iuran RT itu sah diberlakukan bagi seluruh warga.
Pengurus bisa mulai memungut iuran sebesar yang ditetapkan dari warga setiap bulan (atau minggu) sesuai hasil persetujuan.
Bagaimana kalau tidak disetujui? Pengurus bisa tetap memakai besaran iuran lama yang sudah berjalan atau melakukan negosiasi dengan warga hingga tercapai kata sepakat.
Terlihat mudah, tetapi sebenarnya sebuah hal yang lumayan rumit karena uang selalu merupakan topik sensitif. Hambatan yang ada biasanya berupa
- kemampuan keuangan warga berbeda-beda, ada yang mampu dan ada yang tidak
- warga yang pelit, meski secara keuangan mampu ia tidak mau mengeluarkan lebih
- warga yang tidak peduli dan bahkan tidak mau hadir dalam musyawarah RT
- warga yang punya rumah di lingkungan RT, tetapi tidak tinggal di sana
Angkanya jelas tidak sebesar APBN, tetapi keruwetan dalam menentukan dan menetapkan iuran RT rasanya tidak kalah memusingkannya.
