Perhelatan akbar demokrasi Indonesia, Pemilu 2019 selalu menimbulkan dinamika dalam masyarakat. Bukan hanya perseteruan antara pendukung pasangan calon (paslon) atau partai saja yang gemar beradu argumen, tetapi juga bahkan hal-hal di luar itu, seperti proses penyelenggaraan bisa menjadi bahan perdebatan yang panjang.
Salah satu yang paling mencuat dalam Pemilu 2019 yang baru saja menyelesaikan tahap pemungutan suara adalah tentang “Honor” yang diterima oleh seorang anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Ada yang mengatakan jumlah 500 ribu sebagai terlalu kecil, tetapi ada juga yang berpandangan bahwa nilai uang sebesar itu lebih dari cukup untuk “kerja sehari” saja.
Seperti yang dikatakan salah seorang warganet dalam komentarnya di Facebook seperti di bawah ini.
Pandangan akun Monique Wei Guinaz di Facebook ini memang mewakili pandangan banyak orang tentang “lama kerja” anggota KPPS . Tidak heran.
Bukan masalah besar atau kecil, cukup atau tidak cukup, yang menarik. Bagaimanapun yang satu ini sifatnya sangat subyektif bagi masing-masing individu. Juga, tidak semua anggota KPPS terjun dan mau terlibat dalam mengerjakan tugas ini semata karena honor. Banyak yang melakukannya karena ingin merasa “terlibat” dalam perhelatan akbar demokrasi Indonesia.
Nilai uang terkadang tidak terlalu menjadi tolok ukur utama.
Yang menarik adalah pandangan bahwa “kerja” yang dilakukan KPPS adalah kerja “sehari”. Betulkah demikian kenyataannya?
Tahun ini pun, saya terlibat kembali menjadi anggota KPPS dan menemukan sendiri jawaban dari masalah ini.
Jawaban apakah memang anggota KPPS Pemilu 2019 hanya bekerja sehari saja, bisa dilihat pada beberapa hal di bawah ini.
1. Berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan Indonesia menyebutkan dalam UU No 13 Tahun 2003 bahwa sehari kerja itu mencakup 8 jam saja.
Artinya, bila seorang anggota KPPS bekerja sesuai Panduan KPPS yang dikeluarkan KPU ia akan mulai pukul 06.00 pagi tanggal 17 April 2019 dan seharusnya sudah selesai bertugas pukul 14.00 saja.
Kenyataannya, perhitungan suara dan segala tetek bengeknya, di TPS dimana saya bertugas adalah pukul 04.00 tanggal 18 April 2019. Artinya hampir 24 jam saya bekerja.
Dengan kata lain, kalau menurut UU no 13 tahun 2019, maka saya kerja selama 3 hari full.
2. Lembur
Pada UU yang sama disebutkan bahwa pekerjaan di luar 8 jam tadi tidak dihitung “normal” dan harus dihitung sebagai lembur. Perhitungannya juga berbeda karena untuk lembur dihitung 1 setengah kali jam normal.
Jadi, dengan kata lain, 16 jam yang saya lakukan sama dengan 24 jam di waktu normal karena dilakukan terus menerus. Artinya, saya bekerja secara total 3 hari di luar “sehari” kerja normal.
Hitung-hitungan ala “Monique Wei Guinaz” di atas menyepelekan dan mengabaikan UU no 13 tahun 2003 tadi.
3. Persiapan dan Penutupan Pemungutan Suara
Ketika Anda datang ke sebuah TPS (Tempat Pemungutan Suara), yang Anda lihat adalah sebuah TPS yang sudah jadi. Anda tinggal mendaftar dan kemudian mencoblos.
Pernahkah terpikir siapa yang mendirikan tenda, menyediakan kursi, mempersiapkan kotak suara, dan banyak hal lainnya?
Apakah ini dikerjakan pada hari pemungutan suara?
Jawabnya bukan. Tenda, biasanya dipasang paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara. Dan, apakah pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang mendirikannya? Bukan, anggota KPPS lah yang harus merencanakan dan kemudian mencari peralatan untuk sebuah TPS. Tidak jarang sehari sebelum hari pemungutan suara, para anggota KPPS begadang dan sibuk menata lokasi.
Sesuatu yang dilakukan di luar “hari pemungutan suara” dan kerap diabaikan. Padahal, kalau menurut UU no 13, hal yang seperti ini dianggap lembur.
Iya kan?
Lalu, sudah itu saja? Belum. Setiap pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap akan menerima formulir C6 paling lambat 3 hari sebelum hari-H.
Siapa yang menyiapkan formulir karena kebanyakan harus ditulis secara manual? Jawabnya adalah anggota KPPS. Dan jelas dikerjakan beberapa hari sebelum hari pemungutan suara. Apakah ini bukan sebuah pekerjaan?
Tambahkan lagi dengan verifikasi data pemilih, mengikuti Bimbingan Teknis, rapat koordinasi dan lain sebagainya.
Kemudian tambahkan juga dengan hampir 48 jam kerja ketika pemungutan suara dimulai sampai laporan ke PPS atau PPK selesai.
Jumlahnya sudah entah berapa hari kerja.
Jadi, komnetar yang disampaikan oleh Minique Wei Guinaz tersebut adalah sesuatu yang sebenarnya meremehkan dan merendahkan para anggota KPPS. Mereka bukan tukang dan lebih seorang koordinator yang tentunya gajinya tidak bisa disamakan dengan seorang tukang.
Meskipun demikian, hal itu bisa dimengerti mengingat masyarakat Indonesia banyak yang memang jarang mau memahami sesuatu proses dan sekedar menggampangkan dengan asumsinya sendiri. Sangat mungkin lagi karena mereka belum pernah terlibat, dan tidak mau terlibat dalam hal-hal yang seperti ini.
Memang ada benarnya, salah satu bagian dari komentar itu, bahwa kebanyakan KPPS tidak melakukannya karena uang, tetapi karena kepuasan batin. Tetapi, tidak berarti mereka bisa diremehkan dengan menyederhanakan perhitungan jam kerja seperti itu.
Dan, tulisan ini dibuat untuk memberikan informasi agar jangan sampai ada yang memandang bahwa nilai 500 dianggap sudah cukup atau lebih sehingga mengabaikan kerja keras, waktu, dan tenaga yang sudah diluangkan ratusan ribu tim KPPS di Indonesia.
Mereka butuh lebih dalam wujud penghargaan dari masyarakat terhadap apa yang sudah mereka lakukan.
