Fatwa MUI Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Lewat Media Sosial

 Fatwa MUI Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Lewat Media Sosial

Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial

FATWA TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

Pertama :

Ketentuan Umum :

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

  1. Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok
    yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (hablun minannaas)
    meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses
    (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.
  2. Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk
    berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring
    sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
  3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
    yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
    penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
    dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
    informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  4. Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
  5. Fitnah (buhtan) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa
    berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang
    (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)
  6. Namimah adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan
    menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya
    kemudian berdampak pada saling membenci.
  7. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka
    yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti twitter,
    facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup
    media sosial masuk kategori ranah publik.

Kedua

Ketentuan Hukum

1. Dalam
bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media
sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan,
kebajikan (mu‟asyarah bil ma‟ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling
wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi
al-ma‟ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu „an al-munkar). 2.
Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

  • a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
  • b.  Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan keIslaman
    (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah),
    maupun persaudaraan kemanusiaan(ukhuwwah insaniyyah).
  • c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.

3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

  • a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
  • b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
  • c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
  • d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syariâh
  • e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat
diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya
haram.

5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat
dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah,
aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait
pribadi

kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

6.
Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau
kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara
syar’i

7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang 
bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar,
membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan

tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

8.
Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten
tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose
yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.

9. Aktifitas buzzer di
media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah,
fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai
profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi,
hukumnya haram.  Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu,
memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Ketiga

PEDOMAN BERMUAMALAH

A. PEDOMAN UMUM

1.
Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin
silaturrahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, ekreasi, dan
untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial
serta budaya.

2. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:

  • a. Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
  • b. Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
  • c. Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
  • d. Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik.
  • e. Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.

B. PEDOMAN VERIFIKASI KONTEN/INFORMASI

1.
Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial
(baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya
sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayyun

serta dipastikan kemanfaatannya.

2. Proses tabayyun terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

  • a. Dipastikan aspek sumber informasi (sanad)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
  • b. Dipastikan aspek kebenaran konten (matan)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.
  • c. Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.

3. Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah :

  • a. Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
  • b. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.

4. Upaya tabayyun dilakukan secara tertutup kepada
pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik
(seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan
konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke
publik.

5. Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal

positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar,

karenanya juga harus dilakukan tabayyun.

C. PEDOMAN PEMBUATAN KONTEN/INFORMASI

1. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik

harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

  • a. menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel,
    mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
  • b. konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya
    dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A
    pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
  • c. konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
  • d. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma’ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas.
  • e. konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam
    mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
  • f. memilih diksi yang tidak provokatif membangkitkan kebencian dan permusuhan. serta tidak
  • g. kontennya tidak berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, bullying,
    gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama
    maupun ketentuan peraturan perundangundangan.
  • h. kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang
    terlarang secara syar’i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan
    yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
  • i. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik.

2. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:

  • a. bisa mendorong kepada kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (altaqwa).
  • b. bisa mempererat persaudaraan (ukhuwwah) dan cinta kasih (mahabbah)
  • c. bisa menambah ilmu pengetahuan
  • d. bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi laranganNya.
  • e. tidak melahirkan kebencian (al-baghdla‟) dan permusuhan
  • (al-„adawah).

3. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib,
kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik
individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara
syar‟y seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang
bertikai (ishlah dzati al-bain).

4. Tidak boleh
menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib,
ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau
kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi
maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari
kegiatan terlarang tersebut.

D. PEDOMAN PENYEBARAN KONTEN/INFORMASI

1. Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • a. Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber,
    waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
  • b. Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
  • c. Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui
    oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman
    orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
  • d. Tepat waktu dan tempat (muqtadlal hal), yaitu informasi yang akan
    disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar
    yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki
    perbedaan makna.
  • e. Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu
    tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan padakonteks
    yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
  • f. Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak
    melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak
    privacy.

2. Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk
pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.

3.
Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, ghibah, fitnah,
namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak
layak sebar kepada khalayak.

4. Tidak boleh menyebarkan
informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan
menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan
sukses, dan tujuan

menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.

5.
Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak,
padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke ranah
publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.

6.
Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau
hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh  menyebarkannya
kepada khalayak, meski dengan alasan tabayyun.

7.
Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib,
kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus
melakukan pencegahan.

8. Pencegahan sebagaimana
dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara
tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak
benar tersebut.

9. Orang yang bersalah telah
menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran
kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau
tidak tahu, harus bertaubat

dengan meminta mapun kepada Allah
(istighfar) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii)
menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

Keempat

Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR-RI
perlu merumuskan peraturan perundangundangan untuk mencegah konten
informasi yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan,
semangat persatuan dan

nilai luhur kemanusiaan.

2.
Masyarakat dan pemangku kebijakan harus memastikan bahwa perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk kepentingan
kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.

3. Pemerintah
perlu meningkatkan upaya mengedukasi masyarakat untuk membangun literasi
penggunaan media digital, khususnya media sosial dan membangun
kesadaran serta tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat berperadaban
(mutamaddin).

4. Para Ulama dan tokoh agama harus terus
mensosialisasikan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab
dengan mendorong pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat dan mencegah

mafsadat yang ditimbulkan.

5. Masyarakat perlu terlibat secara lebih luas dalam memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan umum.

6.
Pemerintah perlu memberikan teladan untuk menyampaikan informasi yang
benar, bermanfaat, dan jujur kepada masyarakat agar melahirkan
kepercayaan dari publik.

Kelima

Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian
hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan
pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak
untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Sya’ban 1438 H

13 M e i 2017 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA

Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

17

Sharing is caring!